Larangan Perdagangan Kongres: Seruan untuk Transparansi dan Akuntabilitas
Kongres AS sedang mempertimbangkan larangan perdagangan saham oleh anggotanya, memicu perdebatan dan diskusi tentang etika para pembuat undang-undang yang mendapat keuntungan dari posisi mereka. Langkah ini didorong oleh kekhawatiran tentang perdagangan orang dalam dan potensi konflik kepentingan.
*Latar Belakang*
Isu ini mendapatkan perhatian setelah tindakan tarif Presiden Donald Trump menyebabkan fluktuasi pasar, yang membuat beberapa anggota legislatif Demokrat mempertanyakan apakah Partai Republik di Kongres mendapatkan manfaat dari perubahan pasar. Anggota DPR Alexandria Ocasio-Cortez dan Senator Jon Ossoff telah bersuara tentang pelarangan perdagangan saham di Kongres, dengan alasan perlunya menjaga kepercayaan publik.
*Usulan Legislatif*
Beberapa RUU telah diperkenalkan untuk menangani isu ini ¹ ² ³:
- *Undang-Undang TRUST di Kongres*: RUU bipartisan ini, yang diperkenalkan kembali oleh Anggota DPR Chip Roy dan Anggota DPR Seth Magaziner, akan mengharuskan anggota Kongres dan keluarga mereka untuk menempatkan aset investasi ke dalam trust buta yang memenuhi syarat.
- *Undang-Undang ETIKA*: Diperkenalkan oleh Senator Jeff Merkley, Josh Hawley, Jon Ossoff, dan Gary Peters, RUU ini akan melarang sepenuhnya anggota Kongres dan keluarga mereka untuk memperdagangkan saham selama menjabat.
*Ketentuan Utama*
- Melarang anggota Kongres untuk membeli saham dan investasi yang dicakup lainnya
- Melarang anggota menjual saham 90 hari setelah diberlakukannya
- Mengharuskan pasangan dan anak-anak yang bergantung untuk melepaskan investasi yang dicakup
- Mengharuskan transparansi melalui laporan perdagangan berkala
*Dukungan Publik*
Sebagian besar orang Amerika, termasuk Partai Republik, Independens, dan Demokrat, mendukung pelarangan perdagangan saham oleh anggota Kongres. Menurut jajak pendapat 2023, 68% orang Amerika mendukung pelarangan tersebut, sementara jajak pendapat lain menemukan 87% dari mayoritas bipartisan mendukung perluasan pelarangan tersebut kepada presiden, wakil presiden, dan hakim Mahkamah Agung ⁴.
*Langkah Selanjutnya*
Komite Senat untuk Keamanan Dalam Negeri & Urusan Pemerintahan dijadwalkan untuk mempertimbangkan kompromi bipartisan akhir bulan ini. Jika disetujui, legislasi ini akan menandai langkah signifikan menuju pemulihan kepercayaan publik terhadap Kongres dan memastikan bahwa pembuat undang-undang mengutamakan kepentingan publik di atas keuntungan finansial pribadi.