#VietnamCryptoPolicy Kebijakan cryptocurrency Vietnam memang telah berkembang, dan berikut adalah pembaruan tentang keadaan saat ini:
*Perkembangan Utama*
- *Status Hukum*: Cryptocurrency sekarang diakui di bawah undang-undang teknologi digital baru Vietnam, yang disetujui pada 14 Juni 2025, dan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Undang-undang ini mengkategorikan aset digital menjadi aset virtual dan aset kripto, membuka jalan untuk inovasi digital yang lebih luas.
- *Kerangka Regulasi*: Pemerintah bertugas untuk menguraikan kondisi bisnis tertentu, klasifikasi, dan mekanisme pengawasan untuk jenis aset ini, termasuk keamanan siber dan perlindungan Anti-Pencucian Uang (AML) yang sesuai dengan norma internasional.
- *Pajak*: Sementara kepemilikan kripto saat ini tidak dikenakan pajak, pembuat kebijakan sedang mempertimbangkan untuk mengenakan pajak atas transaksi terkait dengan aset digital, yang dapat menghasilkan pendapatan melalui pajak penghasilan pribadi atau korporasi.
- *Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC)*: Bank Negara Vietnam telah menjajaki kemungkinan memperkenalkan CBDC, menyadari potensi aset digital dalam ekosistem keuangan.*Adopsi Kripto di Vietnam*
- *Tingkat Adopsi Tinggi*: Vietnam menduduki peringkat ketiga dalam indeks adopsi kripto global Chainalysis, dengan sekitar 17% dari populasi memiliki atau menggunakan cryptocurrency.
- *Alasan untuk Adopsi*: Warga negara Vietnam menggunakan kripto untuk mengakses layanan perbankan, berinvestasi, berspekulasi, dan mentransfer kiriman uang. Kurangnya kepercayaan pada mata uang fiat, aksesibilitas, dan permainan play-to-earn (GameFi) juga merupakan faktor signifikan yang mendorong adopsi. *Kegiatan Kripto*: Penggunaan keuangan terdesentralisasi (DeFi) tinggi, dengan hampir 90% responden terlibat dalam kegiatan DeFi, diikuti oleh GameFi, token non-fungible (NFT), dan SocialFi.
*Pendekatan Pemerintah*
*Minat yang Meningkat*: Pemerintah semakin tertarik untuk mempelajari kripto dan mengambil langkah-langkah untuk mengatur sektor ini, termasuk memperkenalkan langkah-langkah AML dan persyaratan kenali pelanggan (KYC).
*Regulasi yang Diusulkan*: Institut Perencanaan dan Pengembangan telah mengusulkan kerangka hukum yang mencakup tr