Kepemilikan crypto oleh pejabat pemerintah dapat menciptakan konflik kepentingan (conflict of interest)

Benar — kepemilikan crypto oleh pejabat pemerintah dapat menciptakan konflik kepentingan (conflict of interest), dan ini adalah masalah yang banyak disebutkan oleh analis, organisasi pengawas, dan media di Amerika.

🔍 Mengapa ini bisa menyebabkan konflik kepentingan?

1. Mereka dapat terlibat dalam pembuatan kebijakan yang langsung mempengaruhi aset yang mereka miliki

Jika seorang pejabat memiliki Bitcoin atau altcoin, maka keputusan yang mereka buat — seperti regulasi pajak, regulasi transaksi, undang-undang baru tentang crypto, atau strategi keuangan nasional — dapat membuat harga crypto naik atau turun.

→ Ini menciptakan insentif bagi mereka untuk mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan portofolio pribadi, bukan kepentingan umum.

2. Risiko manipulasi kebijakan (manipulasi kebijakan)

Jika pemerintah sedang bersiap mengeluarkan pengumuman terkait crypto (seperti legalisasi, pelonggaran regulasi, membentuk dana Bitcoin nasional…), pejabat dapat:

• membeli sebelum diumumkan (perdagangan orang dalam),

• atau menjual sebelum mengeluarkan kebijakan negatif.

Crypto berfluktuasi tajam sehingga hanya satu perubahan kecil dalam regulasi juga dapat memberikan keuntungan besar.

3. Kurangnya transparansi mengenai informasi internal (informasi non-publik)

Gedung Putih, SEC, Kementerian Keuangan dan banyak lembaga sering mendiskusikan rencana pengelolaan sebelum diumumkan.

Jika pejabat memiliki aset crypto, mereka dapat menggunakan informasi internal yang tidak dimiliki publik.

4. Pengaruh kepercayaan publik

Jika publik melihat bahwa penulis kebijakan crypto juga berinvestasi dalam crypto, akan ada keraguan tentang:

• obyektivitas undang-undang,

• apakah kebijakan tersebut melayani kepentingan pribadi.

📌 Contoh terbaru (dari laporan publik organisasi pengawas di AS)
Sebuah laporan penyelidikan menyebutkan bahwa 19 pejabat Gedung Putih memiliki total dari $875.000 hingga $2,35 juta crypto, di mana 16 orang memegang Bitcoin.

→ Ini menimbulkan kontroversi karena terjadi tepat saat pemerintah AS sedang membangun “dana cadangan Bitcoin strategis” dan kerangka undang-undang baru untuk crypto.

🛡️ Apakah ada cara untuk mengurangi risiko konflik kepentingan?

Langkah-langkah yang sering diusulkan:

• meminta publik untuk transparan mengenai aset crypto,

• meminta pejabat untuk menjual aset crypto sebelum terlibat dalam pembuatan undang-undang (divestasi),

• atau memasukkan aset ke dalam blind trust (perwalian buta),

• melarang pejabat untuk melakukan transaksi crypto saat memegang informasi internal.