Laporan keuangan berwarna emas, pemerintah Jepang telah menentukan kebijakan untuk memajukan sekuritisasi obligasi daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (Security Token). Pemerintah berencana untuk mengajukan undang-undang terkait di sesi parlemen biasa tahun 2026, dan akan menentukan kebijakan konkret berdasarkan kebutuhan pemerintah daerah dalam bulan ini. Para ahli menunjukkan bahwa obligasi daerah digital yang berbasis teknologi blockchain dapat diterbitkan dan diselesaikan dengan cepat tanpa perantara, dan dapat secara real-time menguasai informasi investor. Model ini dapat menggabungkan berbagai bentuk imbalan seperti imbalan uang, keuntungan non-uang, dan kontribusi sosial, diharapkan dapat berfungsi sebagai alat pendanaan langsung bagi individu.